Tingkat Kepuasan Publik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran: Hasil Survei Poltracking Indonesia

Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Antara Kepuasan Publik dan Catatan Evaluatif

Jakarta, 21 Oktober 2025, Genap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berbagai lembaga melakukan evaluasi kinerja selama 12 bulan pertama ini, dengan hasil yang memperlihatkan pandangan yang cukup beragam di tengah masyarakat. Lembaga survei Poltracking Indonesia merilis hasil survei nasional terkait kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran yang dilakukan pada 3–10 Oktober 2025 dengan menggunakan metode multistage random sampling terhadap 1.220 responden yang tersebar di seluruh provinsi menunjukkan 78,3% responden menyatakan puas, 19,2% tidak puas, 2,5% tidak tahu/tidak menjawab, Kepuasan tertinggi di Jawa Timur: 85,4%, Kalimantan: 83,9% dan Sumatera: 83,2%.

Hasil survai Poltracking berbeda dengan survei kepuasan publik, hasil survai Center of Economic and Law Studies (Celios) yang memberikan rapor evaluatif terhadap kinerja satu tahun pemerintahan dari sejumlah indikator teknis dan substantif. Survei Celios dilakukan pada 30 September – 13 Oktober 2025 dengan melibatkan 1.338 responden dari wilayah desa, pinggiran kota, dan perkotaan dan melibatkan 120 jurnalis dari 60 lembaga pers yang mewakili berbagai bidang (ekonomi, politik, hukum, HAM, energi). Nilai kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diberi skore: 3 dari 10. kepuasan public terhadap penegakan hukum menjadi sorotan, dengan menyebut penegakan hukum "tumpul". Institusi lain TNI: Nilai 3 dari 10 dan Polri: Nilai 2 dari 10. Perbedaan objek survei ini terletak pada kepuasan vs evaluasi teknis. Generasi X menjadi kelompok yang paling puas (81,6%), diikuti milenial, baby boomers, silent generation, dan generasi Z. sedangkan Menteri dengan tingkat kepuasan tertinggi, menurut responden, adalah Menko Pangan Zulkifli Hasan.

Survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas (4‑10 Januari 2025) menunjukkan bahwa 80,9% publik menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo‑Gibran pada 100 hari kerja awal. Margin of error ~3,10% dengan tingkat kepercayaan 95%. Survei pada kelompok sosial‑ekonomi level atas, angka kepuasan lebih rendah (67,9%) dibanding kelompok bawah (84,7%). (Deutsche Welle), Meskipun kepuasan tinggi, survei mencatat adanya paradoks bahwa publik merasa puas secara umum, tetapi disertai keluhan seperti harga sembako mahal, sulit mencari kerja dan lapangan kerja susah.

Survei oleh LSI Denny JA yang dilakukan sekitar 7 bulan masa pemerintahan menunjukkan tingkat kepuasan publik sebesar 81,2%, dan Index Politica menunjukkan 87,9%, tingginya angka kepuasan public paradoks dengan masalah ekonomi konkret masih dirasakan oleh sebagian masyarakat. Pada sisi lain masih terdapat hal-hal yang menjadi sorotan seperti disampaikan oleh Menteri lingkungan hidup tentang Darurat Sampah. Hanif Faisol Nurofiq, mengumumkan bahwa 260 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia telah ditetapkan dalam status darurat sampah berdasarkan. Perdebatan Soal Pelibatan TNI dan Polri pada jabatan sipil, sebagaimana dikeluhkan oleh Lembaga HAM Imparsial menyoroti adanya kecenderungan penguatan militerisme di ranah sipil selama satu tahun terakhir, dengan mencontohkan: Keterlibatan TNI dalam proyek Food Estate di Merauke, Penempatan prajurit aktif di jabatan sipil, pangawalan serta pengamanan pada Lembaga dan institusi sipil, termasuk Dirut Bulog dan lainnya. Imparsial menyebut hal ini bertentangan dengan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya Pasal 39 dan 47. Namun, pihak TNI melalui Kapuspen TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah menyatakan bahwa seluruh pelibatan militer dalam tugas sipil dilakukan dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang diatur dalam undang-undang yang sama.

Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menampilkan nilai kontras yang wajar dalam era demokrasi, tingkat kepuasan publik menunjukkan kepercayaan terhadap kepemimpinan nasional Catatan kritis dari lembaga riset, rakyat dan pemantau HAM menunjukkan perlunya perbaikan dalam aspek penegakan hukum, lingkungan, dan tata kelola sipil dengan non militeristik. Konsistensi tingginya survei menunjukkan angka kepuasan di kisaran yang baik untuk tahap awal pemerintahan Prabowo‑Gibran.

Paradoks antara persepsi dan kenyataan dari beberapa survei mencatat kepuasan tinggi, masih banyak responden menyebut masalah nyata seperti lapangan kerja, harga bahan pokok dan kemandirian pangan, teknologi dan pengelolaan sumber daya alam secara umum belum“puas secara umum” ini menunjukan tidak berarti semua aspek telah optimal. Tingginya angka kepuasan bisa dipengaruhi oleh faktor‑figur dan program popular sepeti MBG, sementara aspek kebijakan teknis atau budaya korup institusional, budaya penegakan hukum yang buruk dan ekonomi berbasis kekuatan nasional belum sepenuhnya teruji atau dirasakan berbeda oleh seluruh kelompok masyarakat.