Pemerintan nampaknya mengalami kesulitan keuangan untuk membiayai pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat serta pelayanan yang makin membaik, di tengah kesulitan tersebut pemerintah berusaha untuk melakukan efisiensi dengan cara melalui penghematan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) TA. 2025 yang semakin tertekan, upaya penghematan anggaran menjadi nampaknya menajdi suatu keharusan, sekaligus sebagai sinyal bahwa negara mengalami penurunan pendapatan dan defisit anggaran berjalan. Oleh karena itu, Presiden menganggap penting untuk menggali lebih dalamlagi tentang faktor-faktor yang perlu dihemat dan yang mempengaruhi kinerja pemerintah.

Perspektif dari para ahli dan ilmuwan yang berpengalaman di bidangnya memberikan pandangan yang berbeda, hal ini disebabkan efisiensi Anggaran dapat mempengaruhi upaya pemerintah dan rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan dan layanan yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya, faktor yang paling menentukan yang menyebabkan pemerintah harus melakukan hal seperti itu disebabkan karena perilaku birokrasi dan atau pejabat yang Boros, dan korupsi di berbagai macam sektor sedemikian hingga tertutup perputaran uang di masyarakat serta mutu pembangunan yang sangat rendah menyebabkan pemborosan yang tidak dapat di atasi. Ditambah lagi sumber-sumber keuangan yang seharusnya berada di dalam negeri oleh sebagian orang disimpan di luar negeri sehingga mempengaruhi sistem moneter secara keseluruhan.

Menurut Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, guru besar di Universitas Gadjah Mada pada manajemen kebijakan publik, mengatakan bahwa pemerintah telah menetapkan target efisiensi anggaran sebesar Rp306 triliun, lebih dipengaruhi oleh perilaku birokrasi boros atau pengeluaran yang tidak efisien dan kurangnya akuntabilitas sering kali memperburuk situasi keuangan pemerintah. Strategi untuk Mengatasi Kesulitan Keuangan menurut pendapat Dr. Rina Andari, seorang ekonom yang menyatakan bahwa pengalokasian anggaran berdasarkan prioritas nasional dapat membantu mengatasi kesulitan keuangan pemerintah. Sedangkan menurut Dr. Jayadi Sirun, penghematan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan upaya pengetatan penggunaan anggaran sekaligus pukulan yang menohok kepada birokrasi yang selaman ini menjalankan birokrasi yang inefisiensi dan koruptif. Di samping itu presiden ingin menekankan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan oleh birokrat, aparat atau penyelenggara negara secara keseluruhan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat guna mendukung dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Peneghematan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menghadapi kesulitan keuangan untuk pembiayaan program unggulan, biaya rutin, pembayaran hutang dan bunga hutang serta anggaran pembangunan yang harus ditingkatkan. Menurut Prof. M. Ridwan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menyatakan bahwa perlunya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan anggaran bukan hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.

Solusi untuk mengatasi kesulitan keuangan pemerintah dapat mencakup beberapa strategi, diantaranya seperti 1). Optimatisasi Penerimaan Pajak untuk memastikan realisasi penerimaan pajak mencapai target yang ditetapkan tanpa ada penyimpangan. 2). Efisiensi Belanja Pemerintah terhadap belanjan barang dan jasa yang tidak perlu pada semua tingkat pemerintah, seperti pengurangan belanja perjalanan dinas, studi banding ke luar negeri, penghematan energi, dan efisiensi biaya administrative, rapat dan optimalisasi penggunaan ruang untuk rapat, tanpa merugikan industry pariwisata. 3) pemerintah perlu focus pada program prioritas yang berpotensi meningkatkan pendapatan negara dan kesejahteraan rakyat, dengan cara mengalokasikan sumber daya anggaran kepada program-program yang memberikan dampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat dan perekonomian negara yang didesain melalui program pengelolaan sumber daya alam dengan cara membangun sistem mata rantai industry dalam negeri guna mengurangi ketergantungan bahan buka dan teknologi dari luar negeri, peningkatan export serta peningkatan kinerja UMKM, 4). Pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan kolaborasi untuk peningkatan atau menciptakan iklim inovasi, investasidalam negeri dan pengembangan teknologi produksi dan hilirisasi sumber daya alam dan 5). meningkatkan pendapatan selain pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), hilirsasi SDA, peningkatan pendapatan BUMN, dana hibah dari luar dalam dan luar negeri, pengelolaan barang milik negara menjadi lebih produktif serta mencegah terjadinya kebocoran sumber-sumber pendapatan negara yang disalahgunakan oleh para koruptor.

Kesimpulan, penghematan penggunaan keuangan oleh pemerintah merupakan langkah yang sangat penting dan bermakna, serta akan memiliki dampak yang signifikan positip apabila efisiensi dapat menyadarkan aparatur negara, pejabat tinggi negara dan aparat serta birokrat tidak koruptif. Penghematan harus di maknai sebagai metode untuk memperoleh solusi utama dan alternatif mengatasi penurunan pendapatan negara yang selama ini dikelola dengan sistem birokrasi inkusif dan koruptif menciptakan trend mitigasi sistem politik dan hukum yang menjamin kepastian hukum dan iklim usaha tanpa gangguan kemanan

Dampak Positip Penghematan Anggaran Pemerintah